Lagi-lagi anggota DPR bikin ulah. Kali ini mereka akan menerima laptop. Masing-masing dari 550 orang itu akan menerima jatah satu laptop. Total dana yang di butuhkan mencapai lebih dari Rp. 12 miliar rupiah.
Kembali publik merasa di zhalimi oleh tingkah laku anggota DPR ini. Mereka tak juga kapok-kapok mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, untuk duduk dan mengemban amanah mulia, melayani masyarakat dan memberikan bakti secara tulus.
Bukannya memenuhi harapan itu, mereka malahan menggunakan harapan itu sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan mereka. Padahal, bayangkan saja dengan dana miliaran rupiah tersebut, banyak kepentingan publik yang bisa dikerjakan. Sekolah, kesehatan, jalan, dan sebagainya, jelas amat penting untuk diperhatikan. Namun anggota DPR merasa bahwa mereka lebih utama untuk diperhatikan dibandingkan semuanya itu.
Kalau bicara soal kepantasan, rasanya aneh bin ajaib bahwa parlemen kita memang selalu tidak pernah merasa puas. Dulu mereka pernah mengajukan biaya untuk mengadakan mesin cuci bagi mereka. Lalu kemudian mereka mengusulakan pendanaan untuk biaya perjalanan dan komunikasi bagi mereka. Dan kini, untuk kepentingan yang belum tentu mendesak pun mereka mendesakkannya ke dalam anggaran negara.
Anggota DPR di luar negeri saja tidak petantang petenteng dengan laptop. Mereka lebih suka menggunakan apa yang memang sepantasnya dimiliki oleh anggota parlemen, yaitu kemampuan berkomunikasi. Untuk mempersiapkan agenda dan rapat mereka, mereka menggunakan sekretaris pribadi. Yang lebih utama bagi mereka adalah kemampuan beradu argumentasi, membangun lobby dan negosiasi politik.
Di kita sebaliknya. Anggota parlemen kita amat manja. Padahal mereka sudah diberikan ruang kerja masing-masing. Lalu setiap mereka diberikan staf pribadi dengan perlengkapan yang memadai termasuk komputer. Bukankah kebanyakan mereka juga tidak mampu menggunakannya?
Publik kelihatannya mulai memahami bahwa logika anggota parlemen memang kebanyakan sudah sungsang. Bukannya bekerja dengan baik sesuai dengan amanah yang telah disampaikan kepadanya, mereka malah menjadikan masyarakat sebagai tumbal. Pasca pemilu, kebanyakan anggota DPR memang putar barisan, lalu menghadapkan wajahnya kepada kekuasaan.
Pengalaman memang menunjukkan bahwa menjadi anggota DPR seolah dijadikan sebagai kesempatan besar untuk meraup keuntungan. Ada prinsip aji mumpung di dalamnya. Lihat, bagaimana fakta ini terungkap di persidangan yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari pengakuan di persidangan, ternyata ada uang yang mengalir untuk diberikan kepada mantan anggota Komisi III DPR RI, yang ditujukan untuk THR, kunjungan dan keperluan lain yang bukan sepantasnya diberikan.
Sungguh sangat menyedihkan jika kelakuan anggota DPR kita tak lebih dari mereka yang mencari ”gaji” daripada memberikan pengabdian terbaik. Padahal, dimana-mana, menjadi pejabat publik dan pejabat negara semisal anggota DPR adalah sebuah jabatan yang sarat dengan kemuliaan nurani dan tanggung-jawab pribadi yang amat besar. Kesempatan untuk menjadi anggota DPR seharusnya digunakan sebagai kesempatan besar untuk mengerjakan hal besar bagi masyarakat. Ternyata, semaunya tidak demikian. Anggota DPR kita masih memiliki kelas yang tidak bisa menunjukkan kebanggaan kepada kita
Tuesday, March 27, 2007
FOKUS Mengukur Kinerja Parlemen
FOKUS Meredam Gejala Ketidakpuasan
Masyarakat semakin tidak puas terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Surabaya, warga masyarakat perumahan Tanggul Angin Sejahtera mengancam akan menduduki Istana Negara jika tuntutan ganti rugi secara tunai tidak dikabulkan oleh pemerintah.
Di Aceh Tenggara, menolak hasil Pilkada, masyarakat melakukan demonstrasi. Akhirnya korban pun berjatuhan. Di Sumatera Utara, aliansi masyarakat yang menuntut anggota DPRD Sumut untuk serius memperhatikan usulan masyarakat dalam rangka membentuk Propinsi Tapanuli, mengancam akan menduduki gedung dewan.
Fenomena di atas adalah sebuah gambaran sederhana bahwa masyarakat semakin tidak sabar melihat kelambanan pemerintah dan termasuk institusi parlemen, termasuk dalam meresponi dan menghasilkan berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.
Masyarakat kelihatannya tidak mau melihat dirinya hanya menjadi korban. Masyarakat semakin mudah terpancing untuk menunjukkan diri dan eksistensinya sebagai entitas yang dalam demokrasi disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Bagaimana tidak terjadi demikian? Hari demi hari yang kita lihat memang adalah performa yang mengecewakan. Dibandingkan berpihak kepada masyarakat, banyak kebijakan yang dihasilkan ternyata lebih banyak yang menjadikan masyarakat hanya sebagai korban.
Ambil contoh ketika pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan harga BBM dan mengimpor beras. Masyarakat benar-benar dikecewakan. Mereka menumpuk rasa kecewa karena pemerintah hanya bisa berjanji bahwa pemerintah akan mempertahankan keadaan dan stok yang aman bagi BBM. Nyatanya pemerintah hanya bicara. Masyarakat tetap kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan sehari-harinya.
Yang paling parah adalah kebanyakan kebijakan itu justru menambah penderitaan masyarakat. Ada kesan bahwa mereka yang berada di “atas” tidak tanggap terhadap kebutuhan dan penderitaan masyarakat. Wacana para pejabat negara malah adalah wacana yang tidak mengenakkan untuk didengar. Mereka kalau bicara sering menyakiti hati masyarakat.
Maka terjadilah yang disebut sebagai distrust. Masyarakat tak percaya lagi pada apa yang mereka lihat. Masyarakat bisa menilai bahwa setiap keputusan yang kelihatannya baik, di baliknya terdapat keinginan untuk menjadikan masyarakat hanya sebagai akibat dari tindakan tersebut.
Sungguh menyedihkan jika setiap tindakan aparatur negara, baik pemerintah maupun parlemen harus di veto oleh masyarakat. Apa boleh buat. Memang logika masyarakat tanpa kekuasaan adalah logika kekerasan dan kekuatan fisik. Sebab dalam sejarahnya, sebagaimana pernah dituliskan oleh Gunawan Mohammad, perlawanan masyarakat terhadap penguasa sudah dimulai sejak jaman raja-raja. Kala itu, mereka yang tidak setuju dengan raja, memilih membelakangi raja atau dalam hati mengucapkan kata-kata serapah kepada raja.
Kini semuanya sudah lebih ekspresif. Pemerintah tak lagi bisa meredam aura demokrasi dimana segala sesuatu semakin terbuka. Dan yang paling penting adalah jangan dikira masyarakat akan mudah diperdaya seperti dulu.
Jadi bagaimana solusinya? Tidak ada cara lain, selain dengarkanlah suara masyarakat. Jangan diabaikan
Tuesday, February 27, 2007
FOKUS Mengubah Sistem Manajemen Pencegahan Bencana
Pencegahan selalu di awal. Begitu kata dan prinsip dalam manajemen. Jika kita mengantisipasi sesuatu, itu terjadi ketika kejadiannya belum mewujud. Kalau sudah terjadi, itu bukan pencegahan, melainkan terlambat.
Hal itu yang bisa kita saksikan dalam beberapa hari ini. Setelah Adam Air di grounded disusul oleh terbakarnya KM Levina I dan kemudian tenggelamnya kapal tersebut, Departemen Perhubungan dikabarkan sudah merencanakan akan mengganti 3 pejabat terasnya. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Ketua KNKT menjadi korban pertama yang digeser. Di kabarkan Dirjen Perhubungan Darat akan menyusul.
Ketika dikonfirmasi mengenai pencopotan itu, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa pencopotan bukan karena masalah kecelakaan. Namun lebih kepada masalah re-organsasi. Tetapi siapapun tahu bahwa korban susulan pasti akan terjadi setiap kali kecelakaan terjadi. Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok misalnya sudah terlebih dahulu dicopot dari jabatannya.
Presiden Yudhoyono sendiri tidak mau kalah ambil bagian menunjukkan sikap perdulinya. Presiden melakukan sidak ke pelabuhan dan kemudian menginspeksi kapal yang hendak berangkat. Di pelabuhan, Presiden diperhadapkan pada semrawutnya pelayanan.
Tetapi semuanya tidak lagi mengubah apapun. Korban sudah berjatuhan di negeri ini. Sudah ratusan orang kehilangan nyawa hanya di tahun 2007 ini saja karena kecelakaan darat, laut dan udara. Semuanya karena kita selalu menggunakan logika terbalik. Logika kita adalah logika post facto. Artinya baru melakukan setelah kejadian.
Padahal dalam dunia menajemen, logika post facto tak lagi digunakan oleh orang. Logika post facto hanya akan mencari korban demi korban, namun kehilangan kesempatan untuk memperbaiki keadaan di awal.
Yang di Atas menganugerahi pada kita kemampuan untuk memikirkan cara dan upaya mencegah sesuatu terjadi sejak dari awal. Dan ini sudah dieksplorasi oleh pemikir-pemikir dan analis melalui berbagai ekperimentasi yang mereka disain untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ilmu ini berkembang di hampir semua jalur pemikiran. Dan itulah yang membuat banyak kemajuan.
Sayangnya hal itu tidak terjadi di dalam mengelola transportasi. Selama ini kita hanya mengandalkan segala sesuatu berjalan apa adanya. Seperti kalimat yang terkenal dan menjadi ikon penting: quo sera, sera. Apa yang terjadi, terjadilah. Di dalamnya ada kepasrahan dan ketergantungan kepada nasib.
Bangsa kita memang memiliki psikologis yang erat dengan kepasrahan pada nasib. Hal itu erat kaitannya dengan ketidakmampuan kita membebaskan kita sendiri dari alam pikir yang menganggap bahwa kita tak mampu melakukan sesuatu. Selama ini kita menganggap bahwa perubahan adalah sebuah yang sangat ditakuti. Sama seperti kisah Asterix dan Obelix yang takut langit runtuh, demikian kita juga takut pada perubahan dan kemauan untuk mengantisipasi.
Departemen Perhubungan sebagai organisasi mungkin selama ini menikmati berbagai keuntungan dan privillage sebagai satu-satunya operator transportasi di negeri ini. Namun ternyata bahwa kualitas pekerjaan yang dihasilkan ternyata tidak cukup mampu mencegah kecelakaan. Karena itu harus dilakukan sesuatu. Pada level tertentu, perubahan memang sudah terjadi. Namun perubahan personil bukan jaminan. Yang paling penting adalah perubahan dalam prosedur pencegahan kecelakaan.
FOKUS Kelalaian Yang Dibayar Mahal
Lalai. Begitulah ciri khas bangsa kita. Kata itu bagaikan stigma yang erat melekat pada profil bangsa kita. Karena itu, bencana silih berganti bagaikan arisan dan meminta korban yang tidak sedikit.
Kita selalu lalai karena selalu mengabaikan segala sesuatu. Kita menganggap bahwa segala sesuatunya berlangsung baik saja dan tak perlu bekerja untuk meningkatkan kualitas. Maka yang sangat ditakutkan, yaitu bencana memang seolah tak mau lepas.
Kasus kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi di negeri ini, sepekan terakhir, adalah gambaran sederhana bagaimana kita selalu melalaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung-jawab kita. Ketika pesawat Adam Air mengalami ”patah”, unsur kelalaian terjadi pada pemerintah. Pemerintah baru melakukan pemeriksaan ketika kecelakaan sudah terjadi. Andaikan sebelumnya dilakukan pemeriksaan yang terkendali dan berdisiplin tinggi, rasanya mustahil menyaksikan hal tersebut. Demikian juga dengan kasus tenggelamnya kapal KM Levina I. Unsur kelalaian terjadi ketika manajemen pelayaran tidak melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aturan yang seharusnya dipenuhi dalam sebuah pelayaran.
Kelalaian bisa dikategorikan sebagai kesengajaan kalau itu terjadi ketika peringatan dan pembelajaran pernah dialami. Tetapi sebagaimana Jansen Sinamo pernah berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang terlambat belajar.
Beberapa hari ini, masyarakat di Sidoarjo kini melakukan pemblokiran jalan raya dan jalur kereta api. Mereka menuntut ganti rugi atas rumah dan lahan miliknya yang kini menjadi kolam lumpur. PT Lapindo Brantas Inc terbukti lalai dalam mengendalikan dampak atas ekplorasi yang dilakukannya. Lapindo, sayangnya, juga lebih lalai karena mengabaikan proses pencegahan bencana yang seharusnya diterapkan di masa darurat. Akibatnya, lebih dari lima desa di sana kini dibanjiri oleh lumpur.
Kelalaian kita selalu memakan korban. Pemerintah seolah tak punya nyali untuk memperbaiki seluruh manajemen pemerintahan sehingga kelalaian manusia sebagai faktor human error tidak terjadi. Ketika kecelakaan kereta api terjadi, sejatinya itu adalah kecelakaan terakhir. Namun anehnya kecelakaan yang pertama, akan disusul oleh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Perhatikanlah bahwa kecelakaan pesawat udara, kapal dan kereta api yang terjadi di awal tahun 2007 ini adalah ulangan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak korban berjatuhan.
Kita tidak bisa mengendalikan mentalitas lalai ini sepanjang kita tidak membangun dan menggerakkan disiplin nasional secara kontinu. Di Singapura, masyarakat tertib naik angkutan kota, dan tidak membuang sampah sembarangan. Mereka tidak pernah melalaikan tanggung-jawabnya dalam hubungannya sebagai warga negara. Mereka tidak pernah menjadikan diri mereka sebagai sumber risiko bagi orang lain.
Awalnya tidak mudah. Disiplin dibangun dengan mesin. Artinya gerakan disiplin dibarengi dengan hukuman, yang disebut sebagai reward and punishment. Mereka yang terbukti tidak disiplin diberikan hukuman berat. Maka masyarakat kemudian mengubah diri. Mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada karena menyadari bahwa itulah yang terbaik.
Kita harus melakukan ini jika tidak ingin babak belur dibantai oleh kelalaian kita sendiri. Pemerintah harus mau menanggung seluruh biaya untuk mendisplinkan seluruh masyarakat, mulai dari transportasi, pemukiman, perjalanan sampai di kantor-kantor. Pemerintah harus menjadikan disiplin sebagai kata kunci dalam rangka memandirikan bangsa. Tentunya hal itu harus dimulai dari diri pemerintah sendiri. Pemerintah harus memberikan contoh dan teladan bagaimana menjadi disiplin.
FOKUS IPTEK dan Antisipasi Masalah
Berulang-ulang menghadapi bencana, seharusnya negara kita sudah mulai berpikir bagaimana mengantisipasinya. Salah satu yang perlu dan penting untuk menjadi alternatif adalah bagaimana memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sesungguhnya kita sudah miliki.
Sewaktu kita mengalami masalah mahalnya bahan bakar minyak, salah satu alternatif yang dikembangkan adalah minyak jarak. Sekarang ini uji cobanya sudah sampai pada tahapan penyebarluasan. Mobil hibrida berbahan bakar minyak jarak kini dianggap lebih ringan, tahan getar dan mudah dikendarai dibandingkan dengan yang menggunakan bahan bakar minyak.
Salah satu yang juga sekarang sedang dikembangkan adalah deteksi dini bencana alam, yang dalam beberapa kasus terbukti sudah berjalan dengan baik. Sayang, meski berfungsi, alat deteksi dini tsunami misalnya adalah bantuan yang diberikan oleh negara lain kepada kita.
Mengapa kita sulit mengembangkan IPTEK kita. Kita percaya bahwa salah satunya adalah karena pengaruh dana untuk menjadikannya lebih baik. Dana riset IPTEK di berbagai sektor umumnya tidak maksimal untuk menghasilkan prototipenya saja sekalipun. Padahal untuk dapat menghasilkan produk yang bisa secara massal diproduksi, diperlukan dana yang luar biasa besar.
Salah satu hal yang menyebabkan masalah ini karena urusan IPTEK sering sekali dianggap sebagai masalah kecil. Paradigma pemerintah adalah bahwa IPTEK tidak berhubungan dengan popularitas mereka. Padahal kalau diperhatikan, bisa saja untuk penyelenggaan pemilu, untuk menjamin keakuratan dan kejujuran hasilnya, dikembangkan alat untuk memilih yang berbasis pada sidik jari saja.
Pemerintah belum melihat IPTEK sebagai kebutuhan penting. Logika pemerintah adalah bahwa masalah ekonomi dibenahi dulu. Apalagi di era pemerintahan yang penuh dengan sifat dan logika populisme ini, masalah IPTEK dianggap tidak relevan. Yang dianggap lebih baik adalah masalah-masalah segera dan menghasilkan dukungan masyarakat luas.
Kita tentunya bisa membangun analogi untuk memperlihatkan bahwa dengan IPTEK sebuah negara bisa memiliki kekuatan untuk maju dan bertahan. Kukuhnya Iran pada sikapnya mengembangkan teknologi nuklir misalnya adalah sebuah sikap yang dari sudut pandang tertentu, malah lebih baik daripada kita yang hanya berdiam diri saja dan hanya tahu menerima apapun yang terjadi.
Bangsa tanpa IPTEK hanya menjadi korban. Sebuah kasus menghebohkan yang terjadi belakangan ini adalah contohnya. Strain virus flu burung asal Indonesia, diisukan telah dijual beli kepada perusahaan farmasi asal Australia. Dengan mendapatkan strain virus tersebut, perusahaans tersebut kemudian menawarkan vaksin kepada Indonesia dan kelak kita kalau ingin mengembangkan vaksin yang sama harus membayar paten kepada mereka.
Sungguh penuh ironi. Bahkan untuk menjaga hak kita sendiri pun kita sangat sulit melakukannya. Tragedi banjir di Jakarta misalnya bukan tidak pernah didengungkan cara penanggulangannya. Pakar tata kota dan manajemen lingkungan dari dalam negeri sudah mengusulkan berbagai cara. Namun sekali lagi, pemerintah seolah tidak perduli karena tidak merasa bahwa IPTEK adalah solusi bagi masalah.
Andainya pemerintah dari dulu mengandalkan IPTEK, maka padi tentunya akan menguning sepanjang tahun, pesawat usang tidak akan terus dipakai dan kapal tidak akan tenggelam. Tetapi apa boleh buat. Negara kita masih membutakan diri dari apa yang seharusnya penting untuk dikerjakan dan ditekuni.
